Satu Lagi Wilayah yang Ingin Bergabung dengan Rusia

Situasi di sekitar Transnistria meruncing. Menurut surat kabar Kommersant, perundingan mengenai konflik Transnistria yang akan diadakan pada 10-11 April terancam batal. Pemerintah republik yang tidak diakui itu menolak ikut serta dalam perundingan, menuduh Moldavia telah memberi sanksi, sementara Ukraina melakukan blokade terhadap Transnistria. Transnistria hendak mengikuti jejak Krimea yakni memisahkan diri dari Moldavia dan bergabung ke Rusia. Moskow sendiri menyatakan kesiapannya menggunakan kekuatan militer melawan penyerang Transnistria dan “memaksa semua penyerang menerima perdamaian”.

Penolakan pemerintah Transnistria untuk ikut serta dalam perundingan yang akan diadakan 10-11 April dalam format “5+2” di Wina, Austria, tertulis dalam surat dari Menteri Luar Negeri Transnistria, Nina Shtanski. Dokumen tersebut dikirim pada Sabtu (5/4) pada seluruh peserta perundingan “5+2”. Lima terdiri dari Rusia, Ukraina, OSCE sebagai mediator, Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai pengamat, sementara dua menandakan Moldavia dan Transnistria sebagai pihak yang terlibat konflik. Penolakan untuk ikut serta dalam perundingan di Wina tersebut dikarenakan Moldavia tidak menepati janjinya untuk menganulir pajak impor pada perusahaan-perusahaan Transnistria yang diresmikan akhir tahun lalu. Sehubungan dengan hal tersebut, Nina Shtanski mengumumkan “ketidakmungkinan pelaksanaan dialog fungsional dalam tekanan sanksi dan pembatasan permanen” serta menyatakan bahwa “Transnistria tidak siap menerima  ajakan untuk perundingan 5+2”.

Kegagalan pelaksanaan perundingan ini disebabkan oleh meningkatnya ketegangan hubungan antara Kishinev, Moldavia dan Tiraspol, Transnistria. Penyebabnya bukan hanya ketidaksepakatan di bidang ekonomi, tetapi di antara pihak yang berkonflik tersebut juga terjadi sengketa teritorial terkait beberapa pedesaan Moldavia, di mana Transnistria menganggap itu sebagai bagian dari mereka.

Tuntutan pada Ukraina

Tiraspol tidak hanya bersengketa dengan Kishinev, tetapi juga dengan Kiev, Ukraina. Ukraina memperketat perlintasan perbatasan Ukraina untuk warga negara Rusia lebih dari sebulan lalu. Padahal di Transnistria—yang diapit oleh Moldavia dan Ukraina—hampir separuh warga negaranya adalah warga Rusia. Tindakan Ukraina tersebut dianggap sebagai blokade oleh penduduk Transnistria.

“Pada bulan Maret, pemerintah Ukraina tidak mengizinkan lebih dari 200 warga Transnistria yang memiliki paspor Rusia untuk melewati perbatasan. Di republik kami tinggal sekitar 200 ribu warga negara Rusia dan hampir 100 ribu orang berkewarganegaraan Ukraina. Banyak warga negara yang memiliki sanak saudara di negara-negara tetangga. Tindakan ‘blokade Ukraina’ tersebut menambah ketegangan,” keluh Presiden Transnistria Evgeny Shevchuk.

Ukraina sendiri menyatakan bahwa perketatan penjagaan di perbatasan adalah ‘urusan internal Ukraina’, namun Rusia berpendapat lain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengingatkan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama mengenai blokade eksternal Transnistria pada pembicaraan melalui telepon pada Sabtu (29/3) lalu. Juru bicara Kremlin mengumumkan Putin memusatkan perhatiannya pada blokade eksternal Transnistria yang menyulitkan hidup penduduk wilayah tersebut secara signifikan. “Blokade itu menghalangi pergerakan penduduk, pedagangan dan juga kegiatan ekonomi,” ujar juru bicara Kremlin. Putin sendiri kembali menyampaikan hal tersebut pada Kanselir Jerman Angela Merkel pada Senin (31/3) kemarin. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga membahas blokade itu pada pertemuannya di Paris dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

Jika pasukan perdamaian Rusia hanya berniat melakukan pelatihan, maka tentara Transnistria sudah berlatih secara serius. Minggu lalu, Kementerian Pertahanan Republik Pridnestrovia Moldavia yang tidak diakui tersebut mengumumkan latihan tembak pasukan tank, artileri, pertahanan serangan udara dan pelontar granat, serta pelatihan pasukan Zeni (bagian insinyur dari pasukan militer) untuk membuat jembatan ponton (jembatan mengambang) melintasi Sungai Dniester. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa semua latihan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dengan skenario pertahanan dari penyerang.

Rusia sepertinya siap bergabung dalam pertahanan Transnistria. Mengomentari situasi di Transnistria, Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin, dalam acara “Russky Vopros” di stasiun televisi TBC menyatakan, “Kami akan menggunakan segala upaya politik, diplomatik, ekonomi, dan jika diperlukan, kekuatan militer untuk menghadapi penyerang, untuk memaksa mereka menerima perdamaian, ketentraman dan mematuhi norma demokrasi”. Di Transnistria, pernyataan tersebut disiarkan berulang-ulang.

Pemerintah Tiraspol, yang terinspirasi bagaimana Moskow menyelesaikan ‘masalah di Krimea’, tidak menutupi keinginannya untuk secepat mungkin berbagi ‘nasib’ dan mengandalkan Rusia. “Pada 2006, lebih dari 97 persen  penduduk Transnistria memilih untuk merdeka dan bergabung ke Rusia dalam referendum Transnistria. Kami percaya, dengan memperhitungkan keadaan yang terus berubah di dunia ini, para rekan mancanegara yang berperan dalam kepengurusan negara Transnistria akan menyadari bahwa solusi yang adil hanya bisa didapat melalui pengakuan terhadap keinginan masyarakat Transnistria,” Evgeny Shevchuk meyakinkan.

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Rusia di Kommersant.

Bahasa Rusia di Negara-negara Bekas Uni Soviet

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.