Reformasi PBB: Kenapa AS Mau Hapus Hak Veto Rusia dan Tiongkok?

Tahun ini, PBB menginjak usia 70 tahun, dan sekali lagi akan berhadapan dengan pertanyaan mengenai reformasi organisasi yang dibuat di era Perang Dingin ini. Isu utama akan tetap mengenai kemungkinan perluasan Dewan Keamanan PBB, dengan memasukkan kekuatan-kekuatan regional baru, seperti India, Jepang, Brasil, dan Jerman.  

Moskow skeptis mengenai proposal semacam itu. “Tentu, dengan memperluas keanggotaan, Dewan Keamanan akan lebih terwakili, namun tentu tak akan membuatnya lebih efektif,” kata Vitaly Churkin, perwakilan tetap Rusia untuk PBB pada TASS, awal Agustus lalu. Menurut Churkin, terkadang sulit untuk menyatukan pendapat 15 negara yang menjadi anggota DK PBB mengenai suatu isu, dan jika angkanya menjadi 25 atau 27, tentu sulit bahkan untuk sekadar menggelar diskusi.

Barat Inginkan Reformasi

Pakar Rusia percaya bahwa mereformasi PBB adalah hal yang dibutuhkan oleh Barat. “Reformasi tersebut sesuai dengan kepentingan negara-negara yang saling terikat dalam ‘disiplin blok’ — AS dan sekutunya. Amerika mulai mengusung ide semacam ini sejak pertengahan 1990-an,” demikian disampaikan Timofei Bordachev, Direktur Pusat Studi Komprehensif Eropa dan Internasional di NRU-HSE. “Dengan cara ini, mereka mencoba menyelesaikan masalah dasar yang dihadapi karena kekuatan veto Rusia dan Tiongkok.”

Isu ini semakin tajam pada tahun 2000-an, ketika Rusia menjadi jauh lebih asertif, dan kebijakan luar negerinya mulai menentang upaya diplomatik AS di sejumlah wilayah konflik. Moskow tak butuh pemain baru di blok Barat.

Perubahan Dibutuhkan, tapi Tak Sekarang

Andrey Sushentsov, mitra pelaksana badan analisa Kebijakan Luar Negeri, percaya bahwa reformasi PBB sesuai dengan konsep Rusia mengenai dunia multipolar.

“Bagaimanapun, untuk saat ini, sepertinya tak mungkin Dewan Keamanan bisa direformasi — karena Barat mencoba mempromosikan negara-negara yang memiliki agenda yang sama dengan Washington dan Brussel. Sementara, Rusia ingin mempertahankan status quo, atau mencari solusi reformasi yang disepakati oleh semua pihak (yang faktanya berarti mempertahankan status quo, karena tak mungkin semua negara sepakat),” kata sang pakar menjelaskan pada RBTH.

Siapa yang Layak Duduk di Bangku Dewan Keamanan?

Beberapa pihak beranggapan bahwa memberi status keanggotaan tetap bagi negara-negara baru di Dewan Keamanan tak akan memperburuk situasi — Moskow dan Beijing akan tetap memiliki hak veto mereka. Namun, ada masalah dengan sudut pandang ini.

“Muncul pertanyaan, keanggotaan berbasis dari hak apa? Anggota tetap DK PBB saat ini memiliki hak itu dari kemenangan atas perang paling berdarah dalam sejarah kemanusiaan. Kandidat baru yang potensial bukan pemenang perang, malah merupakan pihak yang kalah dalam konflik tersebut,” kata Timofei Bordachev. Menurut Bordachev, jika sebuah negara kandidat (misalnya India) menjadi anggota berdasarkan indikator politik dan ekonomi, lalu akan muncul pertanyaan — lalu mengapa tak menerima Brasil, Jepang, atau Jerman.

PBB vs. BRICS

Terdapat risiko bahwa beberapa kekuatan besar, jika mereka tak mendapat keanggotaan klub elit atau anggota tetap DK PBB, akan mulai mencari cara lain untuk memperkuat posisi mereka, yang kemudian dapat melemahkan PBB.

Namun, pakar percaya bahwa skenario semacam itu tak mungkin terjadi. “Format paralel sudah dikembangkan, misalnya dengan kehadiran BRICS. Mungkin di masa depan mereka akan mengajukan proposal mereka sendiri untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB. Namun, mereka tak akan mencoba melemahkan posisi PBB atau menciptakan struktur organisasi paralel. BRICS fokus hanya pada posisi nonkonfrontasional, tak mau berkonfrontasi dengan Barat, dan berupaya memperkuat posisinya melalui pengembangan ekonomi,” kata Andrey Sushentsov.

Efektifkah?

Ide untuk meningkatkan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan PBB tak relevan karena tak akan memecahkan masalah utama yakni meningkatkan efisiensi PBB. “Anggota baru tak berpengalaman dalam politik atau diplomasi internasional. Mereka tak mampu membawa inisiatif baru bagi Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah internasional saat ini,” kata Andrey Sushentsov.

Jika kita bicara mengenai peningkatan efektivitas di PBB, beberapa pakar menyarankan cara alternatif. “Untuk mengembalikan status yang disandang PBB, otoritas dan kompetensi, kita tak butuh mereformasi PBB, namun bisa diraih dengan menghargai konstitusi dan proses pembuatan keputusan terkait isu keamanan internasional utama saat ini. Kita perlu menggunakan hal tersebut, yang sudah pada tempatnya,” kata Bordachev.

Demi Usir AS dari Wilayah Asia, Tiongkok Berusaha Tiru Strategi Militer Rusia

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.